Malang – PKR PERINTIS Universitas Brawijaya menghadirkan Adrian Mabbott Athique dari The University of Queensland, Australia, dalam sesi bertajuk Digital Inclusion pada rangkaian Lokalatih Mitra di Gets Hotel Malang, 15–17 Juli 2026. Materi ini membahas inklusi digital dari perspektif keadilan sosial, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Athique menjelaskan bahwa konsep inklusi digital pada awalnya berkembang pada 1990-an untuk mengatasi kesenjangan akses internet. Namun, perkembangan infrastruktur dan perluasan jaringan seluler membuat inklusi digital tidak lagi cukup diukur dari jumlah masyarakat yang memiliki perangkat atau dapat mengakses layanan daring.
Menurutnya, perhatian perlu diarahkan pada kualitas inklusi, termasuk aspek keadilan, keamanan, literasi, dan manfaat sosial-ekonomi. Masyarakat mungkin telah menggunakan layanan pemerintahan digital dan sistem pembayaran berbasis kode QR, tetapi belum tentu memiliki kemampuan untuk mengendalikan teknologi atau memperoleh manfaat yang setara. Petani, misalnya, masih dapat bergantung pada perantara meskipun konektivitas digital tersedia.
Diskusi juga menyoroti program digital yang diterapkan secara top-down tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan budaya masyarakat. Kelompok lanjut usia berisiko terpinggirkan ketika informasi dan layanan publik hanya disebarkan melalui aplikasi tertentu.
Perkembangan kecerdasan buatan turut menghadirkan lapisan kesenjangan baru, mulai dari perbedaan akses antara pengguna gratis dan berlangganan hingga keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakan AI secara aman. Athique mengingatkan peserta agar tidak terjebak dalam anggapan bahwa AI selalu cerdas, netral, dan mampu menyelesaikan seluruh persoalan.
Melalui sesi ini, peserta memahami bahwa inklusi digital bukan sekadar memasukkan masyarakat ke dalam sebuah sistem teknologi. Inklusi harus memastikan masyarakat memiliki pengetahuan, keamanan, suara, dan kendali agar teknologi benar-benar menghasilkan perubahan yang adil dan memberdayakan.
